 |
| Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra saat menyampaikan klarifikasi. [Dok/Demokrat] |
POJOKPOLITIK.COM- Dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ramai diisukan ada keterlibatan Partai Demokrat di belakangnya.
Menanggapi isu yang tengah ramai tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Kabakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra langsung bereaksi dan menyampaikan klarifikasi.
Dimana ada 4 poin yang disampaikan Mahendra dalam bentuk klarifikasi tertulisnya kepada awak media.
"Pertama, tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah “partai biru” yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insiniatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik Demokrat," sebutnya.
"Kedua, Saudara Roy Suryo yang beropini terkait "dugaan ijazah palsu", bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. Ia telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai," sambung Herzaky.
Dan ketiga, hubungan antara keluarga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Bapak Joko Widodo sangat baik dan penuh saling hormat.
Putra sulung Bapak Jokowi, Bapak Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI, dan Bapak Kaesang, Ketum Umum PSI, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Mas AHY yang kebetulan sedang merawat ayahnya, telah mengutus Sekjen Herman Khaeron dan Waketum Teuku Riefky Harsya untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep.
Wakil Presiden Gibran bahkan menjenguk langsung Bapak SBY di RSPAD saat beliau kemarin dirawat.
Hubungan ini sebut Herzaky mencerminkan keharmonisan yang kuat antarkeluarga, dan tidak pantas dijadikan sasaran provokasi.
"Poin keempat, Kami mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Tindakan seperti ini sangat tidak etis, berpotensi merusak ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat," ujar Herzaky.
Herzaky menegaskan, lewat pernyataan ini dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat dan meredam upaya adu domba yang tidak bertanggung jawab. (*)
